Tags: kitab undang-undang hukum perdata

Ringkasan Singkat: Dasar hukum pengalihan piutang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Umumnya, pengalihan piutang dilakukan melalui akta notaris. Berdasarkan data, lebih dari 90% pengalihan piutang di Indonesia menggunakan cara ini. Dasar hukum pengalihan piutang merupakan konsep hukum yang memungkinkan penjualan atau pengalihan hak tagih atas piutang kepada pihak lain, biasanya dalam bentuk cessie atau subrogasi. […]

Ringkasan Singkat: Dasar hukum pengalihan piutang umumnya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan data, pengalihan piutang seringkali diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengalihan piutang memerlukan kesepakatan antara kreditor dan debitor. Dasar hukum pengalihan piutang adalah fondasi penting dalam mengelola transaksi keuangan dan aset bermasalah, terutama dalam konteks cessie dan subrogasi. Secara […]